Baswara Times, Madina – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menargetkan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan daerah untuk kali ke-5 secara beruntun. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution usai menerima BPK Perwakilan Sumatera Utara di ruang kerjanya, Komplek Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Panyabungan, pada Jumat, 13 November 2026, dalam agenda entry meeting pemeriksaan terperinci pada laporan keuangan Pemkab Madina. “Jadi WTP ini tetap menjadi salah satu yang harus kami capai. Opini itu diperoleh karena memang pengelolaan keuangan Pemkab Madina memenuhi asas-asas kewajaran, kesesuaian, dan kepatuhan. Begitu juga dengan akuntabilitasnya,” kata Atika. Untuk itu, dia meminta seluruh kepala OPD agar kooperatif mengikuti pemeriksaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap jabatan yang diemban. “Kami titip pesan agar seluruh kepala OPD kooperatif karena ini menjadi bagian tanggung jawab kita,” kata wakil bupati. Atika menjelaskan, Pemkab Madina fokus pada kinerja keuangan yang akuntabel, wajar, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk diketahui, Pemkab Madina berhasil mempertahankan Opini WTP sejak kali pertama diperoleh pada laporan keuangan tahun 2022. “Ke depan, kami akan bekerja sama dengan BPK RI Perwakilan Sumut untuk memberikan pelatihan kepada ASN terkait penganggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” kata Bupati Saipullah saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025 di Medan pada 29 Mei 2026. (Roy Dz) Navigasi pos Ketua AMPI Madina Pecat KSB Satma Organisasi
