Fahrizal Soroti Regulasi BGN dan Perlunya Edukasi MBG
Baswara Times, Panyabungan – Ketua Yayasan Sahabat Peduli Sejahtera (SPS) Fahrizal Efendi Nasution menyoroti kepastian regulasi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengelolan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan perlunya edukasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat.
Anggota DPRD Sumut dua periode menilai, petunjuk teknis dalam menghadapi masa libur sekolah dan Ramadan yang tidak terperinci menyebabkan munculnya beragam tafsir sehingga dapur yang ada kebingungan dalam menentukan pengganti bahan makanan ketika tidak tersedia di pasar.
“BGN yang tidak memberikan apa namanya, kepastian, kepastian terhadap regulasi untuk menghadapi masa-masa bulan suci Ramadan,” kata Fahrizal dalam rapat Konsolidasi dan Evaluasi Program MBG di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal (Madina), Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Senin, 2 Maret 2026.
Dia juga mendesak BGN dan pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa MBH bukan berarti mewah. “MBG sudah dijelaskan oleh BGN bahwa ini bukan makanan enak, tapi makanan sehat. Itu harus kita pegang. Kalau kita bicara enak, penyedap enak harus kita mantapkan,” ujar Fahrizal.
Bekas pimpinan DPRD Madina ini mencontohkan, pada masa libur menjelang Ramadan banyak SPPG yang mengikuti arahan BGN untuk memasok makanan kering dari UMKM. Namun, beberapa orang tua protes karena roti yang diterima anak kecil-kecil atau ukurannya jauh di bawah roti pabrikan.
“Jadi, UMKM itu karena tidak didukung oleh peralatan yang memadai, jelas itu kecil-kecil. Kemudian dia memedomani makanan sehat. Dia buat selai roti tanpa pengawet, yang dipesan 7.500 porsi untuk tiga hari. Dibuat serentak bersama selai kacang, cokelat, ya, akhirnya basi sorenya karena tidak ada pengawet,” jelas Fahrizal.
Dia pun meminta peran aktif pemerintah untuk menggalakkan sektor perikanan dan pertanian, khususnya hortikultura, sehingga bisa memenuhi kebutuhan SPPG. Fahrizal menilai, belum ada langkah konkret dinas terkait dalam lima bulan pertama berjalannya program MBG di Madina.
Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution yang memimpin rapat mengaku setuju dengan Fahrizal Efendi terkait pentingnya kejelasan petunjuk teknis pengelolaan SPPG, termasuk menu. Maka dari itu, dia meminta dilaksanakan rapat berikutnya dengan agenda pembahasan khusus regulasi.
“Jadi menurut saya, kalau memang Bapak/Ibu mitra bersedia, silakan Pak Doni beserta Satgas tetapkan hari dan tanggalnya, khusus membahas bagaimana penyamaan persepsi terhadap juknis dan surat edaran yang lain,” kata dia.
Rapat tersebut, jelas Atika, merupakan hal krusial yang harus dilaksanakan sehingga tidak muncul pemahaman parsial-parsial yang berakibat timbulnya polemik di tengah-tengah masyarakat. (Roy Dz)
