Fraksi Gerindra Dorong Pemerintah Implementasikan Opsen Pajak
Baswara Times, Panyabungan – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendorong pemerintah setempat untuk mengimplementasikan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Fraksi Gerindra dalam pandangan umum fraksi-Fraksi pada sidang paripurna Penyampaian Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD TA 2024 dan Penyampaian Ranperda RPJMD Kabupaten Mandailing Natal 2025-2029 pada Jumat, 22 Agustus 2025.
“Untuk itu kami meminta kepada pemerintah agar mencari solusi untuk setiap kendaraan dengan plat nomor yang berasal dari luar Madina diubah menjadi plat BB-R, termasuk kendaraan perusahaan-perusahaan yang berdomisili di kabupaten ini,” demikian tertulis dalam salinan dokumen yang diterima media ini.
Selain itu, fraksi yang digawangi Zainuddin Nasution, Bahran Saleh Daulay, Ardiansyah, Ahmad Rifaldi, Syaiful Gozali, Habibi, dan Erwin Efendi Lubis ini menyampaikan tujuh catatan lain terhadap Ranperda RPJMD. Pertama, retribusi parkir agar ditenderkan secara terbuka berdasarkan zonasi dengan pihak pemenang lelang harus membayar di depan sesuai penawaran.
Kedua, sektor Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Sebelum terlaksana proses meterisasi secara menyeluruh, pemerintah bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar melakukan pendataan bersama guna mengetahui dengan pasti titik lampu terpasang sehingga kontrak LPJU bisa diperbaharui.
Ketiga, menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo, Fraksi Gerindra mengusulkan kepada pemerintah agar menertibkan tambang ilegal dengan membuka jalan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Selain berpotensi meningkatkan kesejahteraan, tambang rakyat juga berpotensi dalam meningkatkan PAD. Kemudian, lokasi pertambangan dapat dilakukan proses reklamasi untuk memulihkan fungsi ekologis lahan bekas tambang.
Keempat, Fraksi Gerindra melihat dan mendengar secara langsung pengelolaan sampah yang masih belum optimal. Pengelolaan sampah yang efektif dapat mengantisipasi masalah kesehatan hingga konflik horizontal dengan masyarakat sekitar TPA. Ide, gagasan, dan aksi konkret pemerintah daerah ditunggu masyarakat sebagai salah satu bukti tagline Madina Maju Madina Madani.
Kelima, sebagai pemilik garis pantai terpanjang di Sumatra Utara, Fraksi Gerindra merasa miris mengingat kebutuhan ikan masih dipasok dari luar Madina. Mereka mendesak pemerintah agar mengoptimalkan potensi laut. Hal tersebut di satu sisi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pantai, di sisi lain akan berdampak pada peningkatan PAD.
“Kami meminta kepada pemerintah agar memberikan pembangunan yang merata khususnya kepada pantai barat, mengingat kawasan itu adalah wilayah dengan penghasil PAD terbanyak di tahun 2024,” jelas mereka.
Keenam, Fraksi Gerindra meminta aksi konkrit pemerintah untuk wilayah terisolasi di Kecamatan Muara Batang Gadis, khususnya Desa Ranto Panjang, Desa Hutaimbaru, Desa Lubuk Kapundung I, dan Desa Lubung Kapundung II yang sampai saat ini belum memiliki akses darat dan listrik.
Terakhir, mereka meminta pemerintah memperhatikan fasilitas pendidikan yang sudah tidak layak seperti bangunan sekolah tua dan bangunan yang terbakar, tepatnya SDN 378 Sikara-kara IV dan SDN 354 Batahan III.
Paripurna sempat diskors untuk memberikan waktu kepada pemerintah daerah menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LPJ APBD 2024 dan Ranperda RPJMD. Sidang dilanjutkan pada sore ini sekitar pukul 16.30 WIB. (Roy Dz)
