Takada Rekrutmen dan Kenaikan Gaji PNS pada Tahun Depan, TKD Turun
Baswara Times, Jakarta – Pemerintah belum akan membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tidak menaikkan gaji pegawai negeri pada tahun 2026 karena APBN diutamakan untuk menyukseskan program-program prioritas nasional. Itu sebabnya, rekrutmen dan penyesuaian gaji PNS belum menjadi fokus pemerintah.
Hal itu terungkap dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 pa Jumat, 15 Agustus 2025, di Jakarta. “Kami belum melakukan simulasi, terutama untuk rekrutmen dan gaji,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Meski demikian, Sri Mulyani mengaku akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Tergantung kebutuhan kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, pada saat yang sama ada kapasitas fiskal yang harus dipertimbangkan,” sebut dia.
Menteri Keuangan memaparkan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.136,5 triliun atau naik 17,8 persen. Namun, jumlah transfer ke daerah (TKD) justru turun 24,8 persen menjadi menjadi Rp650 triliun. “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saja naik Rp330 triliun. Jadi, memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar,” terang lulusan Universitas Indonesia ini.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan delapan agenda utama RAPBN 2026. Pertama, sektor ketahanan pangan. Pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk bidang ini dengan rincian penyaluran pupuk bersubsidi Rp46,9 triliun dan penguatan peran Bulog sebesar Rp22,7 triliun. Kedua, dukungan fiskal untuk sektor energi sebesar Rp402,4 triliun.
Ketiga, program MBG sebesar Rp335 triliun. Keempat, dengan alokasi tertinggi dalam sejarah, yaitu Rp757,8 triliun, difokuskan pada peningkatan kualitas guru, beasiswa PIP dan KIP Kuliah, penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, beasiswa LPDP ke luar negeri, dan perbaikan fasilitas pendidikan.
Dari jumlah itu, Rp178,7 triliun dialokasikan khusus untuk gaji dan tunjangan guru/dosen. Kelima, pemerintah mengalokasikan Rp244 triliun untuk memperluas jangkauan Jaminan Kesehatan Nasional, revitalisasi rumah sakit, percepatan penurunan stunting, hingga program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Keenam fasilitasi pembiayaan dan modal 80.000 Koperasi Merah Putih. Ketujuh, penguatan pertahanan nasional yang komprehensif, bukan hanya militer, tetapi juga ekonomi, sosial, dan politik. Delapan, lewat Danantara, pemerintah mendorong investasi strategis dan penguatan rantai pasok global. Hilirisasi sumber daya alam, proyek senilai USD38 miliar, serta program 3 juta rumah untuk rakyat. (Roy Dz)
