Ada Dugaan Pemalsuan Administrasi dalam Pemindahan Siswa KB Gunungtua Raya

Baswara Times, Madina – Ada dugaan pemalsuan administrasi dalam proses pemindahan puluhan siswa Kelompok Bermain (KB) Gunungtua Raya, Desa Iparbondar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) ke KB yang baru berdiri di Desa Gunungtua Julu.

Dugaan pemalsuan administrasi itu mencuat setelah Kepala KB Gunungtua Raya Abdul Rahim mengungkapkan kepada media terkait kejanggalan perpindahan puluhan muridnya.

“Saya menduga proses pemindahan murid ke TK baru tersebut dilakukan secara ilegal oleh sejumlah guru yang sebelumnya mengajar di sini. Mereka sebelumnya adalah operator yang mengatur data Dapodik sekolah saya. Terlebih muncul persoalan penggunaan identitas lembaga saya dalam administrasi perpindahan murid,” kata dia dikutip Mandailing Online pada Selasa, 10 November 2026.

Rahim menjelaskan, dari penelusurannya, dia menemukan lampiran surat keterangan pindah atau keluar yang memuat nama murid dan orang tua masing-masing. Dalam dokumen tersebut, nama Abdul Rahim dicantumkan sebagai kepala sekolah yang mengetahui proses perpindahan.

“Saya tidak pernah menerbitkan maupun menandatangani surat keterangan pindah tersebut,” tegas dia.

Rahim pun telah menelusuri proses pemindahan murid tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Madina. Dia mendapatkan data sejumlah murid yang sebelumnya tercatat di lembaganya telah dipindahkan atau dikeluarkan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tanpa sepengetahuannya sebagai kepala sekolah.

Rahim mengungkapkan, pada tahun ajaran baru, Juli 2026, siswa yang mendaftar ke KB yang dipimpinnya mencapai 50 anak. Namun saat ini, setengah dari jumlah tersebut mengikuti proses pembelajaran di TK baru yang berada di Desa Gunung Tua Julu.

Dia pun mengaku heran dan mempertanyakan proses perpindahan tersebut. “Siapa pihak yang mengurus pemindahan data murid dan atas dasar apa administrasi tersebut diproses tanpa sepengetahuan saya,” ujar Rahim dengan penuh tanda tanya.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD Efrida Nasution mengaku mengetahui perkara tersebut dan kedua pihak telah datang konsultasi ke Disdikbud. Namun, dia mengatakan pihaknya tidak memiliki campur tangan terkait hal ini karena masih ranah satuan pendidikan yang telah memiliki NPSN.

“Keduanya memang sudah datang ke sini untuk berkonsultasi secara bergantian. Sudah kami sarankan kalau bisa diselesaikan dulu secara kekeluargaan atau melalui tingkatan desa. Harapannya persoalan itu bisa diselesaikan secara komunikasi atau musyawarah,” kata dia pada Senin kemarin.

Di sisi lain, upaya konfirmasi kepada pihak TK baru berinisial EM telah dilakukan melalui pesan WhatsApp. Namun, yang bersangkutan mengaku tidak berkenan menjawab konfirmasi lewat WA.

Untuk diketahui, lembaga pendidikan yang dipimpin Abdul Rahim beroperasi sejak 2009. Legalitas kelembagaan terbit pada 2014, meliputi akta notaris, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), serta izin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Roy Dz)