Baswara Times, Madina – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyepakati sebanyak 24 rancangan peraturan daerah (ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Kesepakatan tersebut diambil lewat sidang paripurna Penetapan Propemperda Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2027 di ruang sidang paripurna, Kantor DPRD, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Rabu, 18 November 2026.

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis didampingi Wakil Ketua Miftahul Falah. Sementara dari unsur pemerintah langsung dihadiri Bupati H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.

Dari 24 ranperda yang diajukan, 18 merupakan usulan pemerintah daerah, enam usulan DPRD. Berikut Propemperda Madina Tahun 2027 yang disepakati tersebut:

  1. Pemilihan Kepala Desa (Pengusul: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);

  2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pengusul: Bapenda);

  3. Penataan Desa (Pengusul: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);

  4. Rencana Tata Ruang Wilayah Mandailing Natal Tahun 2025-2045 (Pengusul: Dinas PUPR);

  5. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa (Pengusul: Dinas PUPR);

  6. Pedoman Pengelolaan Pasar Di Kabupaten Mandailing Natal (Pengusul: Dinas Perdagangan);

  7. Pedoman Pengelolaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan di Kabupaten Mandailing Natal (Pengusul: Dinas Perdagangan);

  8. Pendirian Perseroan Daerah Aneka Usaha (Pengusul: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam);

  9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Daerah Aneka Usaha (Pengusul: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam);

  10. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah: a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madina; dan b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madina. (Pengusul: Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam);

  11. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Pengusul: Bagian Hukum);

  12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika (Pengusul: Dinas Komunikasi dan Informatika);

  13. Jam Malam Anak (Pengusul: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);

  14. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Pengusul: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik);

  15. Penanggulan Bencana (Pengusul: BPBD);

  16. Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi (Pengusul: DPMPTSP);

  17. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pengusul: Dinas Pertanian);

  18. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Pengusul: Bapperida);

  19. Standarisasi Dan Kualifikasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Pengusul: DPRD);

  20. Pengelolaan Keuangan Desa (Pengusul: DPRD);

  21. Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Pengusul: DPRD);

  22. Bantuan Pondok Pesantren (Pengusul: DPRD);

  23. Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pengusul: DPRD); dan

  24. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pengusul: DPRD).

Selain 24 ranperda tersebut, ada tiga Ranperda Akumulatif Terbuka yang turut diajukan pemda, yakni Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028.

Bupati Saipullah mengapresiasi penetapan Propemperda tersebut. Dia menjelaskan, hal itu merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya mendorong kemajuan Madina.

“Kami berharap ranperda yang ditetapkan menjadi Propemperda tahun 2027 ini, baik usulan pemerintah daerah maupun DPRD, dapat dibahas dengan sebaik-baiknya sehingga melahirkan perda yang berkualitas, dapat dilaksanakan, berkeadilan, dan mempunyai kepastian hukum serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Madina,” harap Saipullah. (Roy Dz)