Baswara Times, Madina – Ketua Gerakan Aktivis Mahasiswa Pemuda Indonesia (GAMPMI) Lukmanul Hakim mengatakan munculnya dominasi satu kekuatan politik tertentu merupakan bahaya bagi demokrasi. Untuk itu, dia pun secara tegas menolak wacana pengusungan Sufmi Dasco Ahmad sebagai wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka. “Dominasi satu kekuatan politik dalam pemerintahan sangat berbahaya. Hal ini berpotensi menghidupkan kembali praktik kekuasaan mengarah pada otoritarianisme seperti masa Orde Baru,” kata Lukman di Panyabungan pada Selasa malam, 17 November 2026. Dia menjelaskan, penempatan Dasco yang notabene merupakan kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berpotensi melahirkan hegemoni kekuasaan yang dapat merusak iklim demokrasi. “Jabatan Presiden saat ini telah dipegang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto,” sebut Lukman. Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini pun menyayangkan munculnya berbagai gerakan dukungan terhadap Dasco. Lukman menduga, hal tersebut tak lebih dari sebuah upaya pengiringan opini publik dan menciptakan kesan bahwa hanya kader Partai Gerindra yang layak menggantkan Gibran. “Kami minta Pak Prabowo tidak terjebak dengan kondisi yang sengaja dicipatakan ini karena berpotensi menjatuhkan kredibilitas beliau sebagai Presiden dan merusak citra partai serta akan memicu perlawanan luas dari rakyat,” jelas Lukman. Pandangan serupa juga muncul dari Forum MP4 (Mahasiswa Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik). Mereka menilai, penentuan pengganti Gibran harus berlandaskan pada integritas, kapabilitas, pemikiran kritis, serta keberpihakan nyata kepada rakyat. “Bukan hasil kompromi politik “dagang sapi” di tingkat elite,” kata Arief Azka Batubara. Mantan aktivis HMI ini menerangkan, demokrasi bukan perkara pihak mana yang berkuasa, melainkan bagaimana dan kepentingan siapa yang dituju dalam menjalankan kekuasaan itu. “Republik ini tidak kekurangan tokoh berintegritas, bukan hanya Dasco yang pantas menjadi Wakil Presiden,” ujar Azka. Pihaknya pun berharap Presiden Prabowo membuka ruang pertimbangan yang lebih luas, terbuka, selektif, dan objektif dalam penetapan nama pengganti Gibran. Sebagai bentuk keseriusan mengawal isu nasional ini dari daerah, GAMPMI dan Forum MP4 tak menutup ruang untuk menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Pasar Baru Panyabungan dalam waktu dekat. Selain turun ke jalan, koalisi aktivis inu juga akan menggalang petisi Masyarakat Madina Tolak Dasco serta membagikan ribuan selebaran penolakan. “Saat ini kami tengah finalisasi teknis gerakan bersama elemen Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan ormas lainnya. Kami ingin memastikan suara penolakan dari Mandailing Natal sampai ke pemerintah pusat,” tegas Azka. Kedua pentolan organisasi tersebut mengingatkan bahwa kedaulatan kepemimpinan Indonesia merupakan hak mutlak seluruh elemen masyarakat. “Indonesia bukan milik satu partai politik saja” pungkas keduanya. (rls) Navigasi pos Pelaku UMKM Terdampak Bencana Segera Terima Bantuan Sebesar Rp3 juta Pemkab Madina dan DPRD Sepakati 24 Ranperda Masuk Propemperda Tahun 2027