Bupati Madina Saipullah Nasution berfoto bersama PPPK yang baru dilantik (Diskominfo).

Baswara Times, Madina – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) memastikan menampung penuh gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027.

Hal tersebut terungkap dalam sidang paripurna penyampaian Nota Jawaban Bupati Mandailing Natal Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun 2027 di Ruang Sidang Paripurna, Kantor DPRD, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Jumat, 20 November 2026.

“Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam Rancangan APBD Tahun 2027 ini selama satu tahun dengan besaran sama dengan Tahun 2026,” kata H. Saipullah Nasution.

Terkait wacana Pemerintah Pusat yang akan menanggung pembiayaan gaji PPPK lewat APBN, Bupati Saipullah menyebutkan pihaknya masih menunggu penetapan alokasi dan petunjuk teknis pengelolaannya.

Tak hanya gaji PPPK, Pemkab Madina juga mengalokasikan anggaran untuk insentif guru MDTA, guru pondok pesantren, bilal mayit, nazir masjid, dan imam.

Kepastian penggajian PPPK itu pun menjadi kabar baik bagi ribuan ASN di Madina di tengah banyaknya pemerintah daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji karena pemotongan transfer ke daerah dan beban belanja pegawai yang sudah tinggi, dan penyesuaian aturan pembiayaan ASN.