Pemkab Madina Harus Lebih Giat dan Kerja Keras Meningkatkan PAD
Baswara Times, Panyabungan – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) harus lebih giat dan bekerja lebih keras dalam meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Sebab, banyaknya kebutuhan pembangunan tidak seimbang dengan pemasukan yang ada saat ini.
Demikian disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Madina dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan pada paripurna Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dan Ranperda RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 di gedung DPRD, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Jumat, 22 Agustus 2025.
“Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dengan melakukan dan menjalankan strategi-strategi yang direncanakan oleh pemerintah daerah,” demikian tertulis dalam dokumen pandangan fraksi yang diterima Baswara Times.
Fraksi PKS mengapresiasi realisasi APBD 2024 yang mencapai 96,30 persen. Namun, mereka mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab sisanya tidak terealisasi. “Perencanaan berbasis kinerja perlu diperkuat agar capaian program sejalan dengan target RPJMD,” jelas mereka.
Fraksi yang beranggotakan Saripada Lubis, Amdani, Sarkawi Ahmad, dan Ahmad Yusuf ini memberikan delapan masukan agar visi misi Pemkab Madina tercapai sesuai dengan RPJMD yang telah disusun.
Pertama, PKS mengingatkan agar pemerintah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan. “Karena pendidikan merupakan faktor penunjang IPM, maka pemerintah daerah harus melihat skala prioritas kebutuhan pendidikan, misalnya masih adanya sekolah yang rubuh, bocor, berlantai tanah, dan kondisi lainnya,” sebut mereka.
Kedua, pemerintah harus mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, baik dari segi pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM. Ketiga, membangun infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Kelima, melestarikan budaya, lingkungan, dan memperkuat ketahanan bencana. Keenam, menciptakan kehidupan sosial harmonis dan religius. Ketujuh, Fraksi PKS mendorong Pemkab Madina lebih banyak kebijakan keagamaan yang berefek dalam hal peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengadakan berbagai event yang menjangkau semua elemen. “Karena kita meyakini bahwa jika penduduk suatu negeri semakin dekat kepada Allah Swt, maka keberkahan akan diturunkan,” lanjut mereka.
Terakhir, Fraksi PKS menilai selain penambahan muatan lokal pelajaran tentang adat budaya, penambahan jam pelajaran agama juga tidak kalah pentingnya agar peserta didik memiliki karakter akhlak yang baik.
Selain itu, mereka menekankan pentingnya aspirasi masyarakat yang dijaring anggota DPRD baik melalui reses maupun lainnya direalisasikan pemerintah. Hal ini, kata mereka, juga akan menjaga marwah lembaga legislatif di hadapan konstituen. “Sayang sekali jika setiap kali reses memakan dana lebih dari satu miliar rupiah, tetapi minim aspirasi yang terealisasi,” demikian tertulis sebagai penutup pandangan fraksi.
Di luar yang tertera dalam dokumen pandangan fraksi itu, PKS meminta pemerintah menambah anggaran untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Fraksi Saripada Lubis di dalam sidang. (Roy Dz)
