Ribuan Warga Madina Keluar dari DTKS, Dinsos Segera Update Data

Baswara Times, Madina – Ribuan warga di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan acuan utama untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), penerima sembako, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Hal itu berdasarkan keterangan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Madina Ahmad Duroni Nasution saat penyerahan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, lansia, dan penyandang disabilitas wilayah kerja Kampung Siaga Bencana (KSB) Saroha di Aula Kantor Camat Siabu pada Jumat, 7 Agustus 2026.

“Sebanyak 6.800 orang telah keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dinas Sosial secepatnya akan melakukan pemutakhiran data,” kata Duroni.

Di sisi lain, Duroni menjelaskan, Dinas Sosial membentuk KSB Saroha pada April 2026. Untuk tahap awal ini baru 28 orang penerima manfaat. Langkah ini diambil sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Ke depan, sebut dia, pihaknya akan menambah penerima manfaat sebanyak 122 dengan ketentuan belum pernah menerima bantuan sebelum ini. “Ke depan akan ditambah 122 penerima lagi di beberapa wilayah. Para penerima ini merupakan masyarakat yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan,” ujar dia.

Sementara itu, Bupati Saipullah Nasution mengatakan Pemkab Madina berkomitmen agar penyerahan bantuan dilakukan tepat sasaran. Maka dari itu, dia meminta aparatur desa mendata masyarakat secara jujur dan fakta.

“Saya minta kepada aparatur desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan dengan baik sesuai fakta di lapangan. Data ini nantinya menjadi perhatian pemerintah pusat, provinsi, dan daerah,” kata Saipullah.

Dia bahkan akan menugaskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk terlibat dalam pendataan ini. Sebab, menurut dia, selama ini banyak data yang tidak akurat, termasuk aparatur desa yang lebih mementingkan keluarganya daripada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Jangan sampai masyarakat miskin ekstrem tidak mendapatkan bantuan karena datanya tidak benar. Kebiasaan sebagian aparat desa hanya mendata keluarganya saja dan membiarkan masyarakat lain yang lebih layak,” sebut Saipullah. (Roy Dz)