wabup madina ungkap keterlambatan penghitungan kerugian bencana

PANYABUNGAN, baswaratimes.com

Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) memberikan penjelasan resmi terkait lambatnya proses penghitungan total kerugian materiil pascabencana alam yang melanda sejumlah kecamatan di wilayah tersebut. Keterlambatan ini sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat yang terdampak dan menanti kepastian bantuan rehabilitasi.

Dalam keterangannya pada Jumat (5/6), Wakil Bupati Madina menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak menunda-nunda pekerjaan, melainkan sedang berhadapan dengan sejumlah kendala teknis dan geografis di lapangan.

“Kami sangat memahami keresahan warga yang menanti kepastian bantuan perbaikan rumah maupun lahan pertanian. Namun, tim di lapangan menghadapi tantangan berat. Akses menuju beberapa desa yang terdampak parah masih terputus akibat longsoran, sehingga alat berat dan petugas penilai (assessor) kesulitan masuk ke lokasi,” ungkap Wabup Madina.

Tiga Faktor Utama Keterlambatan

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Madina, proses verifikasi data kerugian terkendala oleh tiga faktor utama:

1. Akses Geografis Terisolir: Beberapa infrastruktur vital, seperti jembatan penghubung dan jalan utama antardesa, mengalami kerusakan berat. Petugas harus menempuh jalur alternatif dengan berjalan kaki selama berjam-jam untuk mencapai titik lokasi.

2. Cuaca Ekstrem Susulan: Curah hujan yang masih tinggi memicu potensi bencana susulan. Hal ini memaksa tim gabungan untuk lebih memprioritaskan evakuasi keselamatan jiwa dan penyaluran logistik darurat dibandingkan pendataan aset.

3. Validasi Data yang Ketat: Pemkab Madina menerapkan standar verifikasi By Name By Address (BNBA). Pendataan rumah rusak berat, sedang, dan ringan harus divalidasi dengan sangat hati-hati agar penyaluran dana bantuan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tidak salah sasaran atau tumpang tindih.

Fokus Penanganan Darurat

Lebih lanjut, Pemkab Madina memastikan bahwa meskipun penghitungan kerugian materiil masih berjalan, penanganan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Dapur umum, posko kesehatan, dan distribusi air bersih dilaporkan telah beroperasi penuh di titik-titik pengungsian. Pemkab juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur darurat.

“Saya meminta jajaran BPBD, Dinas PUPR, dan aparat desa untuk terus bersinergi. Kepada masyarakat, kami memohon kesabarannya. Kami jamin tidak ada data korban terdampak yang akan terlewat. Semua sedang dikerjakan secara komprehensif agar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Pihak BPBD Madina menargetkan proses rekapitulasi data kerusakan bangunan, fasilitas umum, dan lahan pertanian warga dapat dirampungkan pada pertengahan pekan depan, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pencairan dana pemulihan bencana.