BOS Tahap II SMKS Mitra Mandiri Tak Cair, Masa Depan Seratusan Siswa Terancam
Baswara Times, Panyabungan – Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahap II tahun 2025 SMKS Mitra Mandiri Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), sampai pergantian tahun tak kunjung cair. Anggaran itu pun dipastikan akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan dikembalikan ke negara.
Mandeknya pencairan anggaran tersebut bermula dari perselisihan keluarga pendiri yayasan yang menaungi SMKS Mitra Mandiri. Upaya penarikan BOS yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Fitri Rizqiyah Nasution tak kunjung berhasil. Bahkan surat pernyataan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Sumatera Utara Dr. Tetti Mahrani Pulungan pun tak berarti di hadapan Kepala Cabang Bank Sumut Panyabungan Rivai AR Muda Harahap.
Fitri memastikan BOS Tahap II tak cair karena sampai Rabu, 14 Januari 2026, uang tersebut masih tersimpan di rekening. “Kami sudah putuskan tak akan mengambil uang itu lagi, lagian itu, kan, anggaran tahun 2025. Para guru juga sudah pasrah dan merelakan gaji mereka setengah tahun terakhir tak dibayar,” kata dia.
Fitri menjelaskan, pihaknya pun kini menunggu langkah dari Dinas Pendidikan Sumut terkait tidak cairnya BOS tersebut. “Saya juga sudah membuat surat pertanggungjawaban bahwa tidak pernah menarik uang tersebut,” ujar dia.
Namun, dia merasa khawatir dengan masa depan seratusan siswa yang tengah mengikuti pendidikan di SMKS Mitra Mandiri. Dengan kemungkinan adanya penghentian BOS, Fitri mengaku tak akan mampu menjalankan sekolah tersebut tanpa biaya.
Dengan demikian, besar kemungkinan akan banyak anak-anak yang berhenti sekolah. Terlebih, sebagian besar awalnya memilih sekolah ini karena mudah dijangkau.
“Saya sudah sampaikan kepada anak-anak agar memilih tempat pindah, sekolah mana yang mereka mau pindah, tapi kemarin mereka mengaku tak mau pindah, banyak yang menangis dan ingin tetap sekolah di situ, saya sedih melihat mereka seperti itu,” tutup dia.
Sebagai tambahan informasi, dana BOS SMKS Mitra Mandiri sejatinya telah berada di rekening sekolah sejak Agustus 2025. Namun, Bendahara Syahrida Hafni tak mau menandatangani formulir penarikan. Dia mengambil sikap tersebut karena sebelumnya telah diberhentikan sebagai bendahara dan pengajar di sekolah itu.
Pemberhentian Hafni berkaitan dengan perselisihan antara Fitri dan Rita Zahara Nasution, ibu kandung Hafni. Fitri dan Rita adalah saudara kandung. Rita saat itu merupakan ketua Yayasan Pendidikan Haji Muslim Panyabungan (YPHMP). Pada akhirnya, dia mengundurkan diri dari jabatan itu.
Hafni, sesuai keterangan Pembina YPHMP Yakhfazuddin Nasution, mulai menunjukkan gelagat tak mendukung kebijakan sekolah maupun yayasan. Atas sikap yang dinilai tak profesional itu, dia pun mengeluarkan surat pemberhentian Hafni pada 13 Agustus 2025.
Meskipun Yakhfa telah mengangkat bendahara baru, ternyata uang tersebut tetap tak bisa dicairkan.
Kasus ini pun sampai ke ranah hukum. Itu berdasarkan keterangan Asrul Arifin Nasution. Dia mengaku telah melaporkan saudara kandungnya, Fitri Rizqiyah Nasution dan Yakhfazuddin Nasution, ke polisi. “Bagi kami penyelesaiannya hanya dua, mereka keluar dari sekolah itu atau menunggu putusan hukum,” kata dia didampingi Azwar HM Nasution dan Rita di Kotasiantar, Panyabungan, pada Senin, 13 Oktober 2025.
SMKS Mitra Mandiri awalnya berdiri di bawah Yayasan Pendidikan Muslim Panyabungan (YPMP). Lalu 2023, anak-anak dari almarhum Muslim Nasution musyawarah dan mendirikan YPHMP karena ayah mereka sebagai ketua YPMP meninggal dunia. Hasilnya, Rita diangkat sebagai ketua.
Di tengah situasi perselisihan Rita dan Fitri itu, Asrul bersama Rita, Nora Nasution, Khairul Saleh, Nuzlatussaidah Nasution, dan Azwar mendirikan Yayasan Pendidikan Muslim Nasution Panyabungan (YPMNP). Mereka mengeklaim tanah dan bangunan SMKS Mitra Mandiri sebagai milik yayasan tersebut.
Mereka juga menempelkan spanduk di sekolah itu yang menyatakan bahwa gedung dang bangunan merupakan hak milik YPMNP. Asrul sebagai ketua mengirimkan surat ke Bank Sumut agar memblokir rekening SMKS Mitra Mandiri. Meski demikian, mereka tak mau tahu urusan gaji guru.
Sebab, menurut penilaian mereka para guru berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslim Sari Panyabungan (YPMSP) yang didirikan Yakhfa dan Fitri.
“Kami tidak tahu menahu urusan gaji guru karena bukan berada di bawah naungan yayasan kami,” tegas dia. (Roy Dz)
