Rencana Pembangunan Batal Akibat Efisiensi, Saipullah Minta Sokongan DPRD Provinsi

Baswara Times, Madina – Rencana pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut), yang telah ditetapkan pada tahun lalu terpaksa dibatalkan akibat adanya efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Bupati H. Saipullah Nasution di hadapan 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut dalam acara Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Kunker Dapil) di Aula Hotel D’San, Kelurahan Dalan Lidang, Panyabungan, pada Rabu, 8 Juli 2026.

“Sehingga kami pun di Madina sangat terdampak, oleh itu karena perencanaan yang semula kami sudah buat untuk perbaikan jalan, sekolah, irigasi, juga pertanian, praktis dengan dipotongnya anggaran di 2025, semuanya terpaksa kamu cancel kegiatan itu,” kata dia.

Saipullah menerangkan, efisiensi yang berlangsung pada tahun lalu dan adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Terlebih pada tahun lalu, Pemkab Madina mengangkat ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik itu penuh waktu maupun paruh waktu.

Untuk menopang anggaran pembangunan, lanjut Saipullah, pihaknya harus menggeser beberapa dana yang tersedia. “Di kesulitan itu, tentu kami juga tetap melaksanakan pembangunan dengan melakukan pergeseran-pergeseran anggaran dari beberapa bidang sehingga permohonan dan aspirasi masyarakat sebagian bisa dilaksanakan,” lanjut dia.

Pada sisi lain, bupati menyesalkan tidak adanya pengembalian TKD ke Pemkab Madina. Padahal Sumut menerima sekitar Rp6 triliun rupiah. Hany Madina dan Toba yang sama sekali tidak menerima dari seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi ini.

Padahal, Madina salah satu daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi dengan kerusakan cukup parah, utamanya fasilitas umum, permukiman, persawahan, dan irigasi.

“Memang tidak ada korban yang meninggal, tapi kerusakan material milik masyarakat, baik itu rumah, sekolah, persawahan yang fuso maupun gagal panen, gagal tanam, termasuk irigasi, sungai, pendangkalan, banyak terjadi,” jelas Saipullah.

Bupati mengungkapkan, Pemkab Madina memang menerima anggaran Rp1,6 miliar. Dana tersebut dimasukkan ke Biaya Tak Terduga (BTT) yang dipergunakan untuk membantu masyarakat terdampak.

Kondisi fiskal yang seperti itu menyebabkan pembangunan terhambat. Maka dari itu, dia meminta para anggota DPRD Sumut dari Dapil VII menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah provinsi. Dengan demikian, Madina mendapat perhatian, termasuk realisasi pembangunan jalan penghubung Panyabungan – Pantai Barat yang banyak rusak akibat longsor, erosi, dan pergeseran tanah yang menyebabkan jalan retak maupun berlubang. (Roy Dz)