Baswara Times, Madina – Fraksi Amanah Perjuangan DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyoroti pidato Bupati H. Saipullah Nasution yang belakangan terkesan sering berkeluh kesah kepada masyarakat terkait kondisi fiskal daerah yang tidak baik-baik saja. ”Belakangan ini ada sebuah anomali politik yang kami lihat dari sudut pandang Fraksi Amanah Perjuangan. Di setiap kesempatan, Bupati selalu bercerita, baik itu kepada santri maupun insan pers, tentang kondisi fiskal tentang TKD yang dipotong, dana rehabilitasi yang tidak jadi dimasukkan,” kata Teguh W. Hasahatan Nasution usai Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 pada Kamis, 9 Juli 2026. Ketua DPC PDI Perjuangan Madina ini menegaskan, semestinya rakyat yang berkeluh kesah kepada pemerintah. “Seharusnya pemerintah itu bijak, bangun kolaborasi. Kalau perlu, bersama-sama ke Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dari pemerintah dan DPRD, kita menyampaikan kondisi riil Mandailing Natal,” sebut Teguh. Dia menerangkan, keluh kesah yang disampaikan kepada masyarakat akan menimbulkan pesimisme dan preseden buruk bagi pemerintah. “Seakan-akan pemerintah tidak mampu menjalankan roda pemerintahan. Ini menjadi catatan penting bagi kami, dan itu tadi sudah kami sampaikan di dalam pandangan Fraksi terhadap nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025,” tegas Teguh. Sebelumnya di sidang paripurna, sekretaris Fraksi Amanah Perjuangan ini menyoroti penerimaan pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. “Menurut kami, ini bentuk kepercayaan diri yang rendah pula dari pemerintah dalam menargetkan pendapatan yang sesungguhnya,” uajt dia. Di sisi lain, Teguh menekankan pentingnya realisasi aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses anggota DPRD. “Aspirasi yang tidak terealisasi mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap anggota DPRD,” ungkap dia. Fraksi Amanah Perjuangan juga mendesak pemerintah memberikan perlindungan terhadap dedikasi tenaga pendidik yang rentan ketika berhadapan dengan hukum akibat tindakan pendisiplinan siswa. “Ini mencerminkan tantangan wibawa guru di sekolah,” tambah Teguh. Poin berikutnya, fraksi ini mendesak pemerintah untuk mengambil langkah berani berupa restrukturisasi OPD dengan belanja modal rendah yang kegiatannya hampir sama dengan instansi lain. Dia mencontohkan penanganan UMKM yang ada di Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. “Hal ini perlu dilakukan untuk menghemat anggaran di tengah efisiensi dan memperkuat koordinasi di lapangan,” jelas Teguh mengakhiri pandangan umum Fraksi Amanah Perjuangan. (Roy Dz) Navigasi pos Disdikbud Madina Usulkan Perpanjangan Kontrak PPPK, Gaji Aman
