Enam Organisasi Jasa Konstruksi Audiensi dengan Bupati Madina
Baswara Times, Panyabungan – Sebanyak enam organisasi jasa konstruksi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, secara bersamaan beraudiensi dengan Bupati Saipullah Nasution pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja bupati, Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Panyabungan, itu diikuti masing-masing ketua organisasi yakni Ahmad Budiman Borotan dari Gapensi, Mizwar Panjaitan (Apeknas), dan Sarmin Harahap (Gapeksindo).
Kemudian, Edy Syahputra (Gapeknas), Martua Nauli Lubis (Aspekindo), dan Roni Moranda Matondang (Aksindo). Sementara itu, bupati didampingi Plt. Kadis PUPR Akhmad Faisal dan Plt Asisten II Muktar Afandi Lubis.
Para ketua organisasi itu menyampaikan beragam aspirasi, terutama peluang mendapatkan pekerjaan bagi pengusaha konstruksi lokal. Budiman, misalnya, menyampaikan pentingnya terjalin sinergitas antara organisasi dengan pemerintah daerah.
”Tentu, tujuannya dalam menyukseskan program pembangunan searah dengan visi dan misi daerah. Kami berharap peran jasa konstruksi lokal benar-benar memiliki tempat seperti di rumah sendiri,” kata dia.
Senada dengan itu, Mizwar Panjaitan berharap di masa kepemimpinan Saipullah ini kontraktor lokal benar-benar bisa memperoleh kesempatan dalam mengembangkan usaha jasa konstruksi. “Sehingga kesempatan kerja bagi masyarakat lokal lebih terbuka lebar,” ungkap dia.
Mizwar melanjutkan, pada pemerintahan sebelumnya persentase kegiatan fisik untuk kontraktor lokal hanya di kisaran 20-25. “Selebihnya, yang menikmati proyek adalah orang luar daerah dengan berbagi identitas. Kondisi ini riil atau datanya bisa dilihat bersama di LPSE,” lanjut dia.
Ketua Gapeknas Madina ini menerangkan, kondisi tersebut berimplikasi pada banyaknya kontraktor lokal yang tidak bisa mempertahankan izin berlaku perusahaan. Hal itu juga memengaruhi terlambatnya pengusaha mengikuti perkembangan yang berkaitan dengan bidang konstruksi.
”Akibatnya, banyak kontraktor tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi. Pada akhirnya, kontraktor lokal tidak punya kemampuan atau minim kesempatan untuk mengikuti lelang tender,” pungkas dia.
Sementara itu, Sarmin Harahap mengusulkan agar lelang tender hanya mengikuti e-katalog. Hal ini untuk menghindari peserta dengan nilai penawaran terendah mencapai 18-20 persen dari pagu anggaran. “Kami khawatir angka penawaran yang fantastis ini berdampak buruk pada mutu dan volume proyek di lapangan,” sebut dia.
Di sisi lain, Edy Syahputra mengibaratkan kedatangan para ketua organisasi jasa konstruksi bertemu dengan bupati seperti anak yang mengadu kepada ayah. “Kiranya, Pak Bupati, berkenan memberikan arahan sehingga kontraktor lokal benar-benar diberdayakan ke depan,” sebut dia.
Bupati Saipullah mengimbau agar para pengusaha terus mempersiapkan diri dengan aturan-aturan yang berlaku. Tujuannya, agar bisa mengikuti perkembangan dan lebih modern sehingga bisa bersaing dengan sehat.
Bupati memahami aspirasi para ketua organisasi itu. Dia menilai seharusnya pemerintah daerah lebih berpihak kepada pengusaha lokal.
Dia mencontohkan, pengusaha lokal harus dilibatkan dalam pengerjaan proyek APBN yang berhasil didapatkan pemerintah daerah di tahun ini. “Saya harap bapak-bapak pengusaha jasa konstruksi saat ini bisa sabar dalam menyikapi situasi yang saat ini efisiensi anggaran secara nasional,” kata dia.
Akibat kebijakan pemerintah pusat itu, pembangunan fisik di Madina mengalami kekurangan yang signifikan. “Begitu pun, melalui pendekatan dan jaringan ke pusat, kami tetap berjuang melakukan pendekatan sehingga pembangunan Madina di berbagai sektor kepentingan masyarakat tetap bisa terbantu seperti sektor jalan dan juga sektor pertanian,” ungkap Saipullah. (Roy Dz)
