Atika Sebut Koordinasi Pemda dan BGN Perkuat Pelaksanaan MBG
Baswara Times, Panyabungan – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution menyebut koordinasi pemerintah daerah dengan Badan Gizi Nasional (BGN) berperan penting mendukung penguatan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Atika saat memimpin rapat Konsolidasi dan Evaluasi Program MBG di Madina. Rapat tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina pada Senin, 2 Maret 2026, dengan peserta Koordinator Wilayah MBG, pemilik dan pengelola SPPG, Satgas Pengawas MBG, dan Dinas Kesehatan.
Pj. Sekda Madina Sahnan Pasaribu yang menjadi moderator rapat menjelaskan, dalam beberapa waktu belakangan, pemerintah daerah menerima banyak aduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG di kabupaten ini.
Dia mencontohkan salah satunya adalah SPPH Bukitmalintang yang mencuci ompreng dan bahan makanan di sungai terbuka. Dapur ini pun pada akhirnya ditutup sementara.
Dia menerangkan, pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG bisa disebut tidak dilibatkan, tapi saat ada kejadian menonjol justru menjadi pihak yang disalahkan.
Senada dengan itu, Wabup Atika mengatakan meskipun MBG ini ranah BGN bukan berarti Pemkab Madina tidak terlibat ketika muncul kasus. Maka dari itu, dia meminta BGN menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui pemerintah, termasuk protokol pengoperasian SPPG.
“Kami tidak ingin ambil bagian yang bukan tugas kami yang diatur secara undang-undang. Tapi, bukan berarti kami tidak punya tanggung jawab terhadap keselamatan penerima manfaat,” kata dia.
Wabup Atika menjelaskan rapat konsolidasi dan evaluasi ini bertujuan mencari solusi dari laporan-laporan masyarakat dan antisipasi terjadinya kasus seperti di daerah-daerah lain.
Lebih lanjut, wakil bupati menyesalkan banyaknya pengusaha dari luar Madina yang menjadi pemilik dapur di kabupaten ini. Hal tersebut, kata Atika, menyebabkan peluang pengusaha lokal tertutup.
“Ketika orang Mandailing Natal sudah mulai mengerti, sudah mulai menerima program nasional ini malah dihadapkan dengan penutupan portal,” sebut dia.
Kondisi itu secara tidak langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebab, bahan baku yang dibutuhkan justru dipasok dari luar Madina. “Karena kalau orang Mandailing Natal yang menjadi investor dalam pembangunan SPPG, kami yakin ekonomi itu akan bertumbuh, lebih bertumbuh di sini,” tegas Wabup Atika.
Di sisi lain, Atika meminta korwil BGN untuk menyampaikan data secara riil dan terperinci, baik itu jumlah kuota SPPG maupun jumlah yang telah atau belum beroperasi.
Dia juga menekankan pentingnya dilaksanakan rapat susulan dengan agenda khusus membahas regulasi dan petunjuk teknis yang dikeluarkan BGN sehingga tidak muncul perbedaan pengertian antar SPPG.
“Tapi, menurut saya ini poin krusial, poin penting bagaimana meramu dapur di Mandailing Natal secara selaras. Tidak pengertian parsial-parsial oleh masing-masing dapur,” tegas Atika.
Sementara itu, Koorwil BGN Madina Doni menjelaskan saat ini ada 24 SPPG yang telah beroperasi. Dia juga mengungkapkan, beberapa SPPG belum memiliki sertifikat SLHS.
Meski demikian, Doni menegaskan setiap SPPG yang telah beroperasi sudah harus memiliki SLHS paling lambat awal April 2026 ini. (Roy Dz)
